HEADLINE


Statistik


Home » , » Kapolda Kalbar: Barometer Politik Santun Itu Beretika, Bukan Fitnah

Kapolda Kalbar: Barometer Politik Santun Itu Beretika, Bukan Fitnah


TRIBRATANEWSPOLRESSEKADAU - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH menyebut, hingga kini situasi Kamtibmas di 14 kabupaten/kota di wilayah ini terpantau kondusif. Dalam dinamika Pemilu 2019 ini masih dalam keadaan yang kondusif.  

“hal ini adalah hasil komitmen kami bersama pemerintah daerah dan seluruh stake holder juga semua elemen masyarakat yang ingin menjadikan kalimantan barat sebagai salah satu provinsi yang aman, elegant dan unggul,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH pada saat Deklarasi Pemilu Damai di Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya, Senin, 11 Maret 2019.

Jenderal bintang dua itu menjelaskan, penyelenggaraan pesta demokrasi tahun 2019 dalam optik Kepolisian adalah sebuah nilai besar yang diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dengan menjamin sukses serta amannya pesta demokrasi tersebut secara tidak langsung kita mengajarkan masyarakat terhadap pentingnya 4 pilar kebangsaan (NKRI, UUD 1945, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika) yang menjadi pola pikir dan landasan dala kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar, yang menopang semua perbedaan baik (suku, agama dan ras). Salah satunya kalimantan barat yang memiliki keberagaman etnis terdapat 17 etnis besar, dengan didominasi oleh 3 etnis besar tidayu (tionghoa, dayak dan melayu), keberagaman tersebut adalah sumber kekayaan terbesar, dimana lagi kita bisa menemukan suatu negara yang terdiri banyak suku, banyak etnis, dan berbeda agama yang menjadi satu kesatuan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH mengingatkan, dalam menjalankan kehidupannya masyarakat dan pemerintah harus memahami pentingnya cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

“Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan,” ucap Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH menyebut, ia selaku Kapolda Kalimantan Barat,”Kami tentunya terlibat dalam pernyelenggaraan Pemilu yaitu dalam memastikan keamanan, dan menjamin suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kalimantan Barat. Kita ketahui dalam Pilkada Serentak 2018 yang kita selenggarakan, Kalbar menjadi salah satu provinsi terawan kedua setelah Papua di mana dalam 11 indikator kerawanan Pilkada, Kalbar memenuhi semua indikator tersebut, namun kebersamaan dan soliditas yang tinggi baik pemerintah dan masyarakat yang menginginkan kalbar menjadi provinsi yang maju, kita berhasil menjadikan kalbar sebagai salah satu provinsi teraman dalam penyelenggaraan pemilu 2018,”.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH menegaskan,”Untuk itu tepat pada hari ini, Senin, 11 Maret 2019 kita hadir di sini untuk satukan niat tekad, secara bersama-sama menginginkan kalbar melaksanakan pesta demokrasi Pemilu 2019 dengan damai,”.

Kembali Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH  menegaskan,”Di sinilah komitmen yang sudah kita bangun oleh seluruh komponen oleh pemerintah dan masyarakat termasuk didalamnya penyelenggara pemilu. Harus kembali ditingkatkan sehingga Pemilu 2019 menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita bangsa yakni kesejahteraan umum,”.

Oleh sebab itu, begitu mulianya tujuan politik yang sesungguhnya, proses dan tahapan sudah semestinya berjalan secara santun, damai dan bermartabat.  Barometer politik santun atau politik yang beretika adalah menghilangkan fitnah, hasutan, provokasi, penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian. Termasuk di dalamnya mempolitisasi isu agama dan sara.

“Kedamaian, kerukunan di Kalbar sudah terjaga, kebersamaan dan toleransi yang sudah terpelihara, sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga masyarakat untuk sama-sama menjaga, merawat dan memelihara Kalbar yang kondusif ini,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.

Perbedaan warna, beda partai, beda pilihan dalam politik adalah hal yang wajar karena dilindungi oleh konstitusi, dan tidak perlu dipersoalkan. Jangan sampai pemilu sebagai siklus 5 tahunan ini merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya di Provinsi Kalbar yang kita cintai ini.

“Mari kita jaga Kalbar yang damai, Kalbar yang rukun, Kalbar yang toleran, Kalbar yang kondusif, sehingga pembangunan bisa berjalan, program pemerintah bisa terlaksana, maka harapan masyarakat yang menginginkan kalbar maju dapat terwujud,” ucap Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.

Dengan menciptakan kerukunan, kedamaian ternyata manfaat yang dirasakan bukan hanya sekarang dan esok, tetapi akan membawa diri kita mendapat derajat yang tinggi di sisi tuhan yang maha esa menjaga kerukunan sesama anak bangsa langkah konkritnya jangan tebarkan fitnah.

“Jangan melakukan provokasi dan hasutan, cegah informasi bohong dan ujaran kebencian. Ini bentuk menghormati perbedaan politik  dengan  menghindari akan hal-hal itu berarti dapat bernilai ibadah, dan mencegah hal – hal yang dapat juga memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.

Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji SH M.Hum, menilai pendidikan politik penting, menyikapi perbedaan pendapat, sekeras apapun harus rasional. 

"Inilah yang harus kita berikan. Saya hanya berharap penyelenggara pesta demokrasi peka aturan dan tegas. Kalau misalnya sekarang, satu dua minggu itu di akun saya, itu bagian dari pendidikan politik, mau marahpun saya senyum saja saya balas," kata Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji SH M.Hum.

Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji SH M.Hum berujar, ia selalu memantau akun sosial media. Ini dilakukan sebagai bahan evaluasi bagi dirinya.

"Saya evaluasi akun itu, ternyata dalam waktu satu minggu di akun saya 5000, yang komentar jelek memang kelompok itu aja, tapi interaksi di akun pribadi mereka biasa aja, yang suka dan yang komentar miring berimbang, jadi harus saya netralisir dengan status yang apalagi, juga dalam rangka melihat psikologi masa, sikap apa yang kita buat," kata Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji SH M.Hum. "Media sosial bisa dijadikan parameter ukir dalam hal-hal tertentunyang perlu diketahui secara acak, karena kita pendekatan formal dilakukan belum tentu mencapai hasil yang maksimal,"

Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji SH M.Hum mengajak, dalam pesta demokorasi menghindari gesek-gesekan. "Cerita Pemilu dalam dan hal-hal lain untuk terjadinya gesekan, kita waspada tapi yakinlah itu tak terjadi karena berdasarkan penyampaikan Kapolda dan Kasdam, Pilkada kemarin ujian, jika sudah keluar dari ujian tersebut maka luar biasa,".

Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji SH M.Hum berharap, kepada para caleg memberikan penjelasan yang benar pada masyarakat. "Kita harus dewasa dalam berpolitik," ujar Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji SH M.Hum.





Penulis  : Cucu Safiyudin
Sumber : Humas Polda Kalbar
Publish : Humas Polres Sekadau

0 komentar:

Posting Komentar