Pokok pembahasan terkait Kelangkaan BBM jenis Pertalite di seluruh pelosok Kabupaten Sekadau yang mengakibatkan terhambatnya aktifitas sehari-hari khususnya masyarakat kecil pengguna kendaraan roda dua.
Perwakilan AMPK Bernadus Senen menyebut audiensi sebagai bentuk konsultasi terkait kesulitan masyarakat dalam memperoleh BBM khususnya daerah yang jauh dari SPBU, sehingga terjadi kelangkaan dan harga yang tinggi.
"Sejauh ini kami pernah berdialog dengan Pemkab Sekadau dan DPRD terkait kebijakan penyaluran BBM bersubsidi, namun hasil keputusan tidak pernah disosialisasikan serta dilaksanakan," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut Kapolres Sekadau AKBP Suyono mengemukakan, Polri tidak memiliki kewenangan terkait aturan dan kebijakan penyaluran BBM.
"Kalau semua sudah sesuai dengan aturan, misalnya pembelian BBM sudah menggunakan barcode yang aktif, Polisi tidak akan menghambatnya," terang Kapolres Sekadau.
Lebih jauh disampaikan, mengenai kebijakan dan kewenangan penerbitan rekomendasi untuk mendapatkan barcode ada pada Pemerintah daerah.
"Tugas kami lebih bersifat penegakan hukum apabila terindikasi adanya penyalahgunaan dan penimbunan BBM sehingga mengalami kelangkaan dan harganya melambung," kata Kapolres Sekadau.
Audiensi turut dihadiri Wakapolres Sekadau Kompol Hoerruddin dan pejabat utama, ketua AMPK Sekadau Syafarani HM dan beberapa orang perwakilan aliansi masyarakat.
0 komentar:
Posting Komentar