TRIBRATANEWSPOLRESSEKADAU - Forkopimda Kalbar menggelar (FGD) Focus Group Discussion guna meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tata kelola keuangan daerah yang transparan serta akuntabel.
FGD tersebut dihadiri oleh Kapolda Kalimantan Barat Irjen (Pol) Drs. Didi Haryono, S.H, M.H. dan Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, Kejati, Kalan BPK Kalbar dan Kaper BPKP Kalbar. FGD yang dihadiri juga oleh para Bupati dan Walikota itu diselenggarakan di Aula Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Kalbar, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Senin (12/11/2018).
Terkait kasus tata kelola keuangan daerah, Irjen (Pol) Didi Haryono menerangkan secara kuantitatif kasus tipikor yang di tangani Polda Kalbar mengalami peningkatan, yaitu 24 kasus pada tahun 2017 dan 28 kasus pada tahun 2018.
"Tetapi secara kualitatif angka atau nominal kerugian akibat kasus tipikor mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018, yaitu 8 miliyar pada tahun 2017 dan 6 miliyar di tahun 2018," terang Kapolda Kalbar, Irjen (Pol) Didi Haryono .
Untuk itu Irjen (Pol) Didi Haryono juga sangat menyayangkan masih ditemukannya kasus tipikor di lingkungan pemerintahan daerah yang masih terjadi di tahun ini.
"Kepada Walikota dan Bupati, tolong saling mengingatkan kepada jajarannya sampai dengan tingkat Desa, pastikan mereka harus memahami dan mengerti terkait aturan perundangan dan cara pengelolaan anggaran yang baik, benar dan tertib," kata Irjen (Pol) Didi Haryono.
Ini seharusnya menjadi evaluasi dan pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi para pejabat daerah. kita ingin Kalbar yang lebih baik, lebih unggul, maju dan kompetitif.
"Mari kita kawal bersama, dalam pengelolaan anggaran pembangunan jangan sampai terjadi penyimpangan, penyalahgunaan, apalagi hal yang menjurus kearah korupsi. Ayo wujudkan Kalbar zero korupsi di tahun 2019," ajaknya
0 komentar:
Posting Komentar