TRIBRATANEWSPOLRESSEKADAU - Pemilu 2019 mendatang akan berbeda dengan Pilkada Serentak 2018 yang lalu. Masyarakat akan melakukan pencoblosan di TPS pada 5 (lima) surat suara berbeda dalam satu waktu. Hal ini dapat berpotensi membingungan pada pemilih yang tidak memahami betul hal itu. Polri harus secara massif mendorong KPU, Bawaslu dan Pemda setempat untuk mensosialisasikan bagaimana cara memberikan hak pilih sehingga pada saat pemilihan nanti masyarakat sudah paham.
Demikian hal tersebut disampaikan Staf Ahli Sosial Budaya (Sahli Sosbud) Kapolri, Inspektur Jenderal Polisi Drs. Tugas Dwi Apriyanto SH dalam arahannya di Kota Ketapang dalam rangka kesiapan tahap awal Operasi “Mantap Brata 2018” pengamanan Pemilu 2019 di wilayah Polda Kalbar, pada hari Kamis malam (4/10/2018).
Dalam kegiatan asistensi yang berlangsung di Ruang Vidcon Mapolres Ketapang, Nampak hadir Kapolres Ketapang, AKBP Yury Nurhidayat, Wakapolres Ketapang Kompol Pulung Wietono, Pejabat utama Polres Ketapang para perwira, Kapolsek serta personil yang terlibat Operasi mantap Brata 2019.
Pelaksanaan asistensi diawali pemaparan Kapolres Ketapang tentang situasi dan kondisi terkini wilayah hukum Polres Ketapang serta kesiapan Polres Ketapang beserta jajarannya dalam menghadapi rangkaian tahapan Pemilu 2019.
Dalam arahannya, Jenderal Bintang dua ini mengatakan bahwa Pemilu 2019 mendatang akan berbeda dengan pilkada serentak pada tahun 2018 lalu, yaitu masyarakat akan melakukan pencoblosan pada lima surat suara berbeda dalam satu waktu. Hal ini dapat berpotensi membingungan khususnya pada pemilih pemula, maupun yg berusia telah lanjut begitu juga bagi pemilih yang berada di wilayah pelosok perdalaman yang terbatas sarana informasi.
“Oleh sebab itu Polri melalui jajarannya mulai tingkat Polda, Polres sampai ke tingkat Polsek harus secara massif untuk mendorong KPU, Bawaslu dan Pemda setempat untuk mensosialisasikan bagaimana cara memberikan hak pilih sehingga pada saat pemilihan nanti, masyarakat sudah paham,” katanya.
Dijelaskannya juga bahwa Pimpinan Polri berkeinginan agar Kapolda, Kapolres dan Kapolsek menjadi inisiator untuk melaksanakan Deklarasi Pemilu Damai dengan menonjolkan KPU dan Panwas sebagai pihak penyelenggara tahapan Pemilu.
“Deklarasi pemilu damai ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan dari tingkat Polda, Polres sampai ke tingkat Polsek dan pedesaaan melalui Bhabinkamtibmas. Tujuannya agar mengedukasi warga masyarakat untuk lebih paham pentingnya pelaksanaan pemilu damai ini,” tuturnya.
Berkaca dari penyelenggaraan pilkada Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Barat yang baru saja dilaksanakan beberapa bulan yang lalu, masih ada titik konflik di daerah Kabupaten Landak, namun karena kesigapan Aparat, Forkopimda dan para tokoh setempat, potensi konflik yang lebih luas dapat ditiadakan. Oleh sebab itu, agar pelaksanaan tahapan pemilu dapat berjalan lancar dan sesuai jadwal, ia mengemukakan untuk Polres dan Polsek jajaran membuat timeline tahapan pemilu 2019 supaya dapat merencanakan kegiatan dengan baik.
“Intensifkan secara berkesinambungan Deklarasi Pilkada Damai dan sebarkan informasi yang bersifat edukatif kepada publik melalui media massa dengan tujuan terbentuknya pemahaman kepada masyarakat untuk lebih bijak dan cerdas dalam menggunakan sarana media social, dan lebih berhati hati dalam menerima informasi yang belum kredibel sumber nya agar tidak berdampak terhadap situasi kamtibmas,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Mantan Kapolda Kalbar dan Kapolda Maluku Utara ini menekankan kepada para pimpinan untuk menghindari duplikasi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Operasi.
“Harapan pimpinan Polri, Jalin Sinergitas dan soliditas dengan TNI, Jaga Netralitas Polri dalam Pemilu 2019. Tingkatkan kinerja agar kegiatan Operasi dapat berjalan dengan sukses, begitu juga administrasinya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” pungkasnya.
Penulis : Cucu Safiyudin
Sumber : Humas Polda Kalbar
Publish : Humas Polres Sekadau
0 komentar:
Posting Komentar